DIALEKSIS.COM | Kolom - Lebih dari sepuluh tahun sejak Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 disahkan, satu pertanyaan mendasar masih terus menggema: apakah negara benar-benar serius menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh?

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan tengah menyelidiki satu kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. Penyelidikan ini menjadi yang keempat dilakukan Komnas HAM di provinsi tersebut, setelah tiga kasus sebelumnya telah diakui pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sedang berupaya memastikan program - program pemulihan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lalu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Nasional periode 2025-2029.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, menilai kondisi Aceh di usia 19 tahun perdamaian menunjukkan kemajuan, terutama dalam aspek keamanan masyarakat. Khairil menekankan pentingnya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh akan menverifikasikan temuan elemen masyarakat sipil mengenai peta data digital Pelanggaran HAM di masa konflik Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi elemen sipil masyarakat yang terdiri dari Asia Justice and Rights (AJAR), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan PASKA Aceh menyerahkan data peta digital Pelanggaran HAM masa konflik di Aceh ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Rabu (26/6/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam KontraS Aceh, Yayasan PASKA Aceh, Asia Justice and Rights (AJAR), Lembaga Studi Demokrasi dan Perdamaian, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia dan Tim Klarifikasi Sejarah Independen menyesalkan adanya upaya pengabaian penemuan tulang belulang manusia dalam pembangunan living park di atas reruntuhan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - "Tiap malam melakukan perbuatan yang cukup, antara lain yang saya rasakan sendiri, pemandangan yang luar biasa, sehingga tubuh saya cacat, dan mata kaki saya bolong, punggung saya masih ada bekasnya, saya juga dipukul dengan besi... oleh M. Kaki saya ditindih dengan balok oleh Komandan [Kopassus] P dan mengakibatkan putusnya urat. Saya ditelanjangi, disetrum, dipadukan antara alat vital dengan telinga, tidak begitu terasa dipadukan dengan mata, dipadukan di mulut dan di sebelah atas rasa sakit..." itulah salah satu kesaksian penyiksaan dari seorang guru agama dalam laporan temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Laporan ini dimuat dalam bentuk buku setebal 232 halaman berjudul Peulara Damèe atau Merawat Perdamaian.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna untuk meresmikan peluncuran Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di ruang sidang istimewa DPRA, Selasa (12/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terungkapnya kasus dugaan korupsi berupa SPPD fiktif yang dilakukan berjamaah oleh Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 bersama perangkat kerjanya menimbulkan sengkarut hukum di hadapan publik Aceh. 

Kasus SPPD fiktif ini melibatkan sebanyak 58 orang yang terdiri dari 7 Komisioner KKR Aceh, 18 staf sekretariat BRA, dan 33 orang Pokja. Dalam SPPD itu, disebutkan mereka melakukan perjalanan dinas sebanyak 51 kali dalam jangka waktu Februari-Desember 2022 ke 14 Kabupaten/Kota di Aceh serta 4 kali ke penugasan ke Jakarta dan sekali ke Bali. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil untuk penguatan kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh meminta DPRA untuk memberhentikan para komisioner saat ini yang diduga terlibat dalam korupsi. 

Pernyataan ini disampaikan dalam rekomendasi masyarakat sipil Aceh yang kemudian dibacakan saat konferensi pers di Banda Aceh.

"Kami mendesak DPRA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KKR Aceh untuk memperkuat kelembagaan tersebut," kata Staf LBH Banda Aceh Maulidin, di Banda Aceh, Senin (19/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah 12 orang korban pelanggaran HAM Rumoh Geudong bertemu dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, Rabu (6/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menawarkan para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu di Belanda, pulang ke Indonesia. Pemerintah akan memberi kemudahan. 

Ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat berdialog dengan mantan Mahasiswa Ikatan Dinas dan korban pelanggaran HAM berat di luar negeri. Dialog berlangsung di Kedutaan Besar Ri di Den Haag, Belanda. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut akan lakukan kunjungan kerja dengan berbagai negara di kawasan Eropa dan Korea. Ia akan melakukan sejumlah kerja sama di bidang keamanan.

“Jadi besok saya akan ke Turki untuk kerja sama keamanan,” ujar Mahfud di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Mahfud mengungkapkan ia juga akan langsung bertandang ke Amsterdam dan Ceko untuk menemui para korban pelanggaran HAM berat. Mahfud menyebut dalam kunjungannya tersebut untuk memberitahu hak-hak korban secara konstitusional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menandatangani Naskah kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI di Kantor KKR Aceh di Kuta Alam Banda Aceh, Selasa (15/8/2023). 

Rombongan dari KND langsung dihadiri oleh Ketua Komisioner KND Ibu Dante Rigmalia, dan Bapak Komisioner Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero beserta staf. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menyerahkan Draf Pergub pelaksanaan rekomendasi reparasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh kepada pejabat SKPA/Sekretariat BRA/KKR, Jumat (11/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan pemeriksaan terhadap 106 orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Provinsi Aceh, terkait dengan tiga kasus yang diakui oleh pemerintah dalam proses penyelesaian secara nonyudisial.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh Sepriady menyatakan bahwa seluruh korban telah menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sejak tahun 2013 hingga 2020, yang terkait dengan tiga kasus pelanggaran HAM berat yang saat ini diakui oleh pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Saifuddin Bantasyam mempertanyakan kelanjutan dari Program Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia yang dilaksanakan di kawasan Rumoh Geudong, Desa Bili, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie (27/7/2023) lalu.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa dalam kerja sama ke depan, Indonesia akan mendapatkan sejumlah kemudahan akses Visa untuk mengunjungi Negeri Kanguru itu. Pertama, dia menyebut Indonesia juga akan mendapatkan akses ke Visa bisnis yang diperpanjang dari tiga hingga menjadi lima tahun. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dan perbaikan rumah sebagai bagian dari upaya penyelesaian non-yudisial bagi masyarakat yang terdampak peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Provinsi Aceh.

Sebanyak 31 unit rumah telah dibangun dan diperbaiki oleh Kementerian PUPR dalam rangka mendukung proses pemulihan dan pemulihan trauma bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh.